Bank dan Debitur Saling Tahan Kredit, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Pingsan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengutarakan, wabah Corona Covid-19 membuat perbankan malas memberi credit ke beberapa debitur. Walau sebenarnya, perekonomian Indonesia disebutkan dapat tidak sadarkan diri jika perkembangan credit turun.
pemahaman seputar indeks massa tubuh
Tidak cuman dari segi perbankan, Sri Mulyani mengatakan, korporasi ikut juga mengendalikan diri untuk ambil credit di tengah-tengah wabah Covid-19.
"Jika yang satu (korporasi) tidak berani ambil credit atau yang satu (perbankan) tidak berani memberikan credit, karena itu ekonomi kita akan tidak sadarkan diri," Kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (8/12/2020).
Mencuplik data Kewenangan Layanan Keuangan (OJK), credit perbankan cuman tumbuh 0,12 % secara year on year (yoy) per September 2020. Realisasi itu lebih rendah jika dibanding dengan bulan Agustus yang naik sampai 1,04 %.
"Sekarang ini perkembangan credit kita nyaris di tingkat 0 % atau bahkan juga negatif. Perkembangan credit yang paling kurang kuat ini tidak dapat tingkatkan ekonomi kita," papar Sri Mulyani.
Oleh karenanya, pemerintahan bersama OJK, Bank Indonesia, dan Instansi Penjamin Simpanan sudah coba memformulasikan bermacam taktik untuk mengembalikan bidang keuangan dan korporasi karena pendistribusian credit yang turun.
Dalam Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) 2021, pemerintahan sudah memberi stimulan credit ke beberapa korporasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dengan demikian, waktu credit diterima oleh debitur, karena itu bunganya relatif rendah. Likuiditas perbankan akan diperkokoh sebab suku bunga yang rendah ini.
Saat itu, Bank Indonesia sudah turunkan giro harus minimal (GWM) dan suku bunga referensi BI.
Bahkan juga, lewat ketentuan Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020, OJK menggulirkan peraturan penentuan kualitas asset dan peraturan restrukturisasi credit dengan target debitur yang terserang imbas wabah Covid-19, terhitung debitur UMKM.
"Disini peranan pemerintahan dan Komite Kestabilan Mekanisme Keuangan (KSSK) yang coba memformulasikan ekonomi diantaranya melalui peletakan dana pemerintahan di Himpunan Bank Punya Negara (Himbara), Bank Pembangunan Wilayah (BPD), dan bank syariah dengan batas sebesar Rp64,5 triliun supaya ekonomi dapat siuman," katanya.
Walau demikian, Sri Mulyani memperjelas, untuk menggerakkan perkembangan ekonomi, industri keuangan harus juga alami perkembangan supaya putaran ekonomi dalam masyarakat makin banyak. Hingga tidak dapat memercayakan APBN saja.
"Untuk hadapi keadaan saat ini, karena itu kita harus kembali lagi (balikkan kondisi). Bidang keuangan dan korporasi dapat lakukan usahanya secara berhati-hati, tetapi harus mulai sembuh sebab jika kelamaan tidak sadarkan diri, ekonominya ikut juga tidak sadarkan diri," katanya.
Majalah Global Markets memberikan penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Finance Minister Of The Year for East Asia Pacific 2020. Inilah faktanya.
